Tantangan Indonesia Menuju Negara Maritim

Secara Harfiah Negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang menepati urutan ke enam terbanyak di dunia. sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara di dunia yang memiliki kepentingan laut untuk menjalin kerjasama maritimnya dengan Indonesia.

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautan lebih besar dari pada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (± 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kondisi inilah yang menjadi kekuatan sebagai potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia.

 

Untuk menuju salah satu negara Maritim Dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dunia. 

 

Konsep negara maritim yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya alam kelautan secara maksimal untuk mencapai kemakmuran negara dan kepentingan rakyat didukung dengan pilar penyangga. Ada empat pilar penyangga Negara maritim, yaitu perdagangan, pelayaran, industri, dan kekuatan maritim.

 

Budaya maritim menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya yang terkait dengan maritim dan kelautan. Para nelayan dan masyarakat pesisir, misalnya, memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut, sehingga keberlanjutan sumber kehidupan mereka tetap terjamin hingga ke anak cucu. Salah satu bukti warisan budaya sebagai bangsa pelaut yang hingga kini masih kita ketahui cerita sejarahnya adalah Perahu Mandar dan Kapal Pinisi.

  Gambar : Illustrasi Pinisi (sumber : www.google.com)  

 

Potensi maritim dan kelautan yang begitu besar seharusnya dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, kenyataannya potensi itu belum dimanfaatkan dengan optimal. Hal itu memberi kontribusi pada angka kemiskinan yang masih tinggi. Sebagian diantaranya adalah nelayan dan masyarakat pesisir terkait yang tergolong kelompok berpenghasilan rendah. Eksploitasi dan kegiatan ilegal terhadap sumberdaya laut tanpa memperhatikan keberlanjutan memperburuk tingkat kesejahteraan dan kehidupan nelayan, khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional. Pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing, misalnya, di samping mengurangi pendapatan nelayan, juga merugikan negara. Pencemaran laut dan kerusakan mangrove dan terumbu karang juga menambah masalah di sektor kelautan.

                 

Dengan potensi kekayaan laut yang luar biasa dan posisinya yang berada di jalur laut bisnis internasional, Indonesia perlu memperlihatkan potensi maritimnya. Tantangan dan ancaman untuk menjadi poros maritim dunia harus dijawab dengan baik. Indonesia yang berada di posisi transit bisnis internasional antara samudra Pasific dan Hindia berpotensi terhadap penyelundupan narkoba dari ke Indonesia maupun para pencari suaka.

                 

Indonesia dengan bentang alam seluas Eropa ini, pembangunan budaya maritim sebagai bagian dari pengembangan kapasitas aristektur maritim serta penguatan jati diri bangsa, memerlukan sistem pendidikan nasional yang lebih berorientasi relevansi dari pada mutu. Melalui inilah kebhinnekaan dirayakan sebagai modal kreativ bangsa. Pendekatan instrumen-teknokratik melalui persekolahan yang supplyorientated terbukti bias urban- industrial yang memarjinalkan potensi keberagaman agromaritim yang melimpah. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu, pemerintah perlu memfasilitasi keluarga dan masyarakat untuk membangun proses-proses pembelajaran yang bermakna. Melalui pendidikan seperti itulah Negara Pancasila akan memiliki kemampuan membangun infrastruktur kompetensi nasional yang menguatkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian berbudaya sebagai bangsa maritim.

 

 

Editor: - Nurul Khairi, Ruang Maritim Indonesia, 2022.